Dua Ranperda yang dibahas yakni Ranperda tentang Pengelolaan Sampah serta Ranperda tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Rapat harmonisasi tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi sebelum kedua Ranperda memasuki tahapan pembahasan selanjutnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi turut memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan materi Ranperda yang diinisiasi DPRD Kabupaten Bungo.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Jambi, Victor Noval Sidabutar, mengatakan masukan dari OPD terkait dibutuhkan untuk memastikan materi yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Sejumlah OPD ikut dalam pembahasan, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bungo.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bungo Darwandi mengatakan dalam Ranperda Pengelolaan Sampah, DPRD mendorong keterlibatan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurut Darwandi, dukungan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat pengelolaan sampah di Kabupaten Bungo, termasuk membantu penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

“Untuk pengelolaan sampah, kita mendorong adanya dukungan dari dunia usaha melalui program CSR. Ini diharapkan bisa memperkuat pengelolaan sampah, termasuk dari sisi sarana dan prasarana,” ujar Darwandi.

Selain pengelolaan sampah, DPRD Bungo juga membahas Ranperda tentang Pencegahan dan Pengendalian Karhutla. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu dasar dalam memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah.

Darwandi menyebutkan, hasil harmonisasi dan berbagai masukan yang disampaikan DPRD maupun OPD terkait akan menjadi bahan penyempurnaan materi kedua Ranperda.

“Masukan dari DPRD dan OPD terkait menjadi bahan untuk menyempurnakan materi sebelum kedua Ranperda dilanjutkan ke tahap berikutnya,” katanya.

Rapat harmonisasi tersebut turut dihadiri Ketua dan anggota Komisi I dan Komisi III DPRD Kabupaten Bungo serta kepala OPD terkait.

Setelah proses harmonisasi dan penyempurnaan materi selesai, kedua Ranperda akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.

Peluncuran tiga program itu berlangsung di Masjid Agung Al-Mubarak Muara Bungo, Selasa (6/10), dan dirangkai dengan tausiah akbar bersama dai nasional Ustaz Hilman Fauzi.

Bupati Bungo Dedy Putra bersama Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ribuan masyarakat juga memadati Masjid Agung Al-Mubarak untuk mengikuti rangkaian kegiatan.

Program pertama yang diluncurkan yakni Bungo Berkilau Haji. Program ini menggandeng Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mempersiapkan biaya ibadah haji melalui tabungan.

Bupati Bungo Dedy Putra mengatakan, masyarakat dapat mulai membuka tabungan haji dengan setoran awal Rp100 ribu. Menurutnya, kebiasaan menabung sejak dini dapat membantu masyarakat mempersiapkan rencana keberangkatan haji secara bertahap.

Selain program tabungan haji, Pemkab Bungo meluncurkan program Literasi Al-Qur’an yang akan dimasukkan dalam muatan lokal kurikulum pendidikan.

Melalui program tersebut, siswa SD kelas 1 hingga 6 dan siswa SMP kelas 7 hingga 9 diwajibkan mengikuti kegiatan belajar mengaji minimal 30 menit setiap hari sekolah.

Untuk mendukung pelaksanaannya, Pemkab Bungo akan memberikan pelatihan kepada guru agar memiliki kemampuan untuk mengajarkan Iqra kepada para siswa.

Program ketiga menyasar anak-anak yatim melalui Program Orang Tua Asuh. Berdasarkan data Pemkab Bungo, terdapat sekitar 1.700 anak yatim yang menjadi sasaran program tersebut.

Pemkab Bungo mengajak berbagai elemen masyarakat untuk terlibat sebagai orang tua asuh. Mulai dari aparatur sipil negara, pedagang, pengusaha hingga perusahaan dapat mengambil bagian dalam program tersebut.

Kontribusi awal yang ditawarkan minimal Rp200 ribu per bulan untuk membantu memenuhi kebutuhan anak-anak yang menjadi sasaran program.

Dedy Putra mengatakan ketiga program tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan peluncuran. Pemkab Bungo ingin program tersebut berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita berharap program-program ini tidak hanya berhenti pada seremonial, tetapi terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Dedy.

Sementara itu, tausiah akbar bersama Ustaz Hilman Fauzi menjadi bagian dari rangkaian peluncuran program. Dalam kesempatan tersebut, Ustaz Hilman menyampaikan pesan keagamaan sekaligus mengajak masyarakat memperkuat ukhuwah Islamiyah.

Melalui tiga program tersebut, Pemkab Bungo mendorong penguatan nilai keagamaan dari berbagai sisi. Mulai dari persiapan ibadah haji, pendidikan Al-Qur’an bagi pelajar hingga kepedulian sosial terhadap anak-anak yatim. (*)

Kedatangan Menteri Kehutanan didampingi Gubernur Jambi, Al Haris, Dirjen Kehutanan dan disambut langsung oleh Bupati Bungo, H. Dedy Putra, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bungo.

Salah satu agenda utama kunjungan tersebut adalah meninjau proyek karbon Lanskap Bujang Raba yang mencakup lima hutan desa di Kabupaten Bungo. Kawasan ini menjadi salah satu contoh pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang dikaitkan dengan upaya pengurangan emisi karbon dan pengembangan ekonomi hijau.

Dalam kesempatan itu, Raja Juli Antoni juga berbincang langsung dengan masyarakat Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, untuk mendengarkan pengalaman dan melihat peran masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.

Menteri Kehutanan mengapresiasi keberadaan hutan desa di Lanskap Bujang Raba yang dinilai dapat menjadi contoh pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

“Lanskap Bujang Raba ini patut menjadi contoh,” ujar Raja Juli Antoni saat berdialog dengan masyarakat setempat.

Selain meninjau kawasan hutan desa, Menteri Kehutanan juga melihat langsung lubuk larangan di Dusun Lubuk Beringin. Lubuk larangan tersebut merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai dan sumber daya perikanan secara bersama-sama.

Keberadaan lubuk larangan menunjukkan bagaimana masyarakat setempat menerapkan aturan adat dalam menjaga ekosistem perairan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Lanskap Bujang Raba merupakan singkatan dari Bukit Panjang Rantau Bayur. Kawasan ini memiliki luas sekitar 7.291 hektare dan mencakup lima desa. Pengelolaannya dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat serta dikembangkan melalui skema jasa lingkungan dan proyek karbon.

Desa Lubuk Beringin menjadi salah satu desa yang berada dalam kawasan Lanskap Bujang Raba sekaligus menjadi lokasi kunjungan Menteri Kehutanan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Menteri Kehutanan juga dijadwalkan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial untuk Kabupaten Sarolangun. Agenda ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses legal masyarakat terhadap pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan. (*)

Rapat berlangsung di ruang utama DPRD Bungo dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, Bupati Bungo Dedy Putra, Wakil Bupati Tri Wahyu Hidayat, unsur Forkopimda, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan akhir setelah mendengarkan jawaban Pemerintah Kabupaten Bungo terhadap pandangan umum yang sebelumnya disampaikan.

Meski menyatakan setuju, seluruh fraksi tetap memberikan sejumlah catatan dan masukan kepada pemerintah daerah. Catatan tersebut diharapkan menjadi perhatian dalam pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah.

Bupati Bungo Dedy Putra menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan perubahan APBD 2026.

Menurut Dedy, dukungan dan pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan anggaran tetap mendukung program pembangunan daerah.

“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD dan seluruh pihak yang telah bersama-sama membahas perubahan anggaran tahun 2026,” kata Dedy Putra.

Dia berharap pengelolaan anggaran dapat terus diarahkan untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan pada setiap OPD, dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

Wakil Ketua II DPRD Bungo Darwandi mengatakan seluruh fraksi pada prinsipnya menerima dan menyetujui nota pengantar pemerintah daerah terkait Ranperda Perubahan APBD 2026.

Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan dan masukan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran.

“Fraksi-fraksi menyampaikan persetujuan, tetapi tentu ada catatan dan masukan yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan program ke depan,” ujar Darwandi.

Dengan disampaikannya kata akhir fraksi, pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 memasuki tahapan selanjutnya sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Rangkaian kegiatan diawali dengan turnamen badminton internal KAHMI pada 13 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi dan mempererat kebersamaan antaralumni KAHMI dan kader HMI di Kabupaten Bungo.

Selanjutnya, pada Minggu (27/9/2026), MD KAHMI Bungo menggelar kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan donor darah di area Car Free Day (CFD) Bungo. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian KAHMI terhadap kesehatan dan kebutuhan sosial masyarakat.

Puncak peringatan Milad KAHMI ke-60 dilaksanakan di Sekretariat KAHMI dan HMI Cabang Bungo pada hari yang sama. Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Bungo, Ustaz Tri Wahyu Hidayat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD), MD KAHMI kabupaten tetangga, pengurus MD KAHMI Bungo, serta kader HMI.

Ketua Panitia Milad KAHMI ke-60, Ari Kurniawan, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan menyukseskan rangkaian kegiatan tersebut.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan masih terdapat kekurangan maupun pelayanan yang belum maksimal.

“Saya menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yg telah terlibat dalam menyukseskan acara ini. Sehingga kegiatan kita berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua MD KAHMI Bungo, Syayuti Zahari, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya seluruh rangkaian kegiatan Milad KAHMI ke-60.

Menurutnya, peringatan milad bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian KAHMI kepada masyarakat dan daerah.

Ia menegaskan, KAHMI siap mengambil peran dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bungo serta berkontribusi mewujudkan visi dan misi Bupati Bungo menuju Bungo Baru.

“MD KAHMI Bungo akan tetap menjadi pelopor pendukung pemerintah dalam membangun Kabupaten Bungo. Namun, ia juga memastikan bahwa KAHMI akan tetap kritis dalam mengawal setiap kebijakan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bungo menyampaikan rasa bangga dan salut atas kiprah KAHMI dalam membangun bangsa dan daerah.

Ia juga mengajak seluruh keluarga besar KAHMI untuk terus memberikan dukungan dan bantuan dalam membangun Kabupaten Bungo agar semakin baik ke depannya.

“Saya menaruh hormat kepada KAHMI, dimana-mana ada alumni HMI. Jadi kami dalam membangun Kabupaten Bungo ini memang tidak terlepas dari orang-orangnya KAHMI,” tuturnya.

Puncak peringatan Milad KAHMI ke-60 turut diisi dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur serta penyerahan hadiah kepada para pemenang turnamen badminton internal KAHMI.

Melalui rangkaian kegiatan ini, MD KAHMI Bungo berharap semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan pengabdian kepada masyarakat terus tumbuh serta menjadi bagian dari kontribusi nyata KAHMI dalam pembangunan Kabupaten Bungo. (*)

Pembukaan P2KM turut dihadiri Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat, Badan Pembina Harian (BPH) UMMUBA, perwakilan bank mitra, civitas akademika, serta sejumlah tamu undangan.

Renda mengatakan P2KM menjadi momentum penting bagi mahasiswa baru untuk mengenal lingkungan kampus sekaligus memahami nilai-nilai yang menjadi landasan dalam menjalani pendidikan di UMMUBA.

Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya memperkenalkan lingkungan akademik, tetapi juga menjadi sarana menanamkan nilai-nilai keislaman, membangun integritas, serta membekali mahasiswa dengan kemampuan nonakademik atau soft skill.

“Tahun ini UMMUBA menerima 863 mahasiswa baru. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Renda.

Mahasiswa baru tersebut berasal dari sejumlah program, yakni mahasiswa reguler, RPL reguler, dan RPL kementerian. Selain itu, UMMUBA juga menerima enam mahasiswa asing yang berasal dari Thailand, Sudan dan Komoro.

Tak hanya jenjang sarjana, UMMUBA tahun ini juga menerima 47 mahasiswa program pascasarjana Magister Pedagogik.

Renda menilai meningkatnya jumlah mahasiswa baru menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap UMMUBA sebagai salah satu perguruan tinggi yang terus berkembang.

Khusus mahasiswa asing, Renda menjelaskan kehadiran mereka merupakan bagian dari program pertukaran mahasiswa dan magang internasional. Program tersebut, kata dia terbuka bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman akademik dan internasional.

“Program ini berlaku untuk semua mahasiswa. Kami berharap kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk menambah pengalaman dan wawasan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Renda juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia P2KM yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam mempersiapkan kegiatan.

Ia berpesan kepada mahasiswa baru agar mengikuti seluruh rangkaian P2KM dengan baik sebagai bagian dari proses awal beradaptasi dengan kehidupan kampus.

Sementara itu, Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat mengapresiasi tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di UMMUBA.

“Ini luar biasa. Mahasiswanya berjumlah 863, yang S2 ada 47. Di Kabupaten Bungo ini yang terbanyak,” ujar Tri Wahyu.

Ia meminta mahasiswa baru memanfaatkan kesempatan belajar sebaik mungkin dan mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan kampus.

“Selamat berpendidikan di UMMUBA. Tolong gunakan waktu dengan baik, belajar dengan sebaik mungkin. Semua kegiatan di UMMUBA diupayakan bisa diikuti, mumpung diberikan kesempatan waktu yang terbaik untuk bekal ke depan,” katanya.

Di tempat yang sama, Badan Pembina Harian (BPH) UMMUBA Dr. Triolit Zuliansyah mengapresiasi pelaksanaan pembukaan P2KM yang berjalan lancar.

Ia berharap mahasiswa baru dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk mengenal lebih dekat lingkungan kampus, sekaligus mulai membangun semangat berinovasi selama menjalani proses perkuliahan di UMMUBA.

“Manfaatkan kegiatan ini dengan baik untuk mengenal kampus dan membangun semangat untuk terus berinovasi dalam kegiatan perkuliahan,” ujarnya. (okt)

Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat, unsur pimpinan DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), jajaran Forkopimda serta tamu undangan lainnya, Senin (28/09).

Dalam pandangan umum yang disampaikan, sejumlah fraksi memberikan catatan terhadap arah kebijakan anggaran dan program pembangunan daerah.

Beberapa di antaranya menyangkut penguatan infrastruktur prioritas, program seragam gratis pada Dinas Pendidikan, hingga pengelolaan lingkungan hidup, termasuk aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI).

Fraksi-fraksi DPRD juga memberikan catatan terhadap kinerja sejumlah OPD, khususnya terkait realisasi anggaran yang dinilai masih perlu dioptimalkan.

Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat mengatakan, seluruh pandangan umum yang disampaikan fraksi akan menjadi bahan tanggapan pemerintah daerah dalam tahapan pembahasan berikutnya.

“Seluruh pandangan umum fraksi akan kita tanggapi pada rapat paripurna berikutnya. Ini menjadi bagian dari proses pembahasan perubahan APBD,” kata Tri Wahyu.

Menurutnya, penyampaian pandangan fraksi merupakan bagian dari mekanisme pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 antara legislatif dan eksekutif.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Bungo H. Pardinan menyampaikan, rangkaian pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 akan dilaksanakan sesuai agenda yang telah ditetapkan.

Agenda selanjutnya adalah rapat paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan Pemerintah Kabupaten Bungo terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.

“Tahapan pembahasan akan kita lanjutkan sesuai agenda yang sudah ditetapkan,” ujar Pardinan.

Rangkaian pembahasan tersebut menjadi bagian dari proses sebelum Ranperda Perubahan APBD 2026 memasuki tahapan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat, unsur pimpinan DPRD Bungo, jajaran Forkopimda serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Tri Wahyu Hidayat menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas sejumlah pandangan yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi DPRD.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyesuaian anggaran pada sejumlah OPD. Tri Wahyu menjelaskan, penyesuaian diperlukan agar pelaksanaan program prioritas daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.

“Penyesuaian anggaran perlu dilakukan agar program-program prioritas tetap dapat berjalan. Evaluasi terhadap program di setiap OPD juga terus dilakukan,” ujar Tri Wahyu.

Menurutnya, evaluasi menjadi bagian penting dalam memastikan penggunaan anggaran tetap sesuai dengan kebutuhan dan sasaran pembangunan daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Bungo H. Pardinan yang memimpin jalannya rapat menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir sehingga paripurna dapat berlangsung sesuai agenda.

Pardinan mengatakan, rangkaian pembahasan akan dilanjutkan pada agenda berikutnya dengan pembahasan tanggapan DPRD terhadap jawaban pemerintah daerah.

“Terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan pihak yang telah hadir. Paripurna berikutnya akan dilanjutkan dengan agenda menanggapi jawaban pemerintah daerah,” kata Pardinan.

Rangkaian rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bungo sebelum memasuki agenda selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.

Sidang berlangsung di ruang utama DPRD Bungo dan dihadiri unsur pimpinan DPRD, Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat, jajaran Forkopimda serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

Dalam penyampaian nota pengantar, Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat menjelaskan sejumlah perubahan dan realokasi anggaran pada beberapa OPD. Di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekitar Rp500 juta, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekitar Rp800 juta, serta penyesuaian anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum.

Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari proses perubahan APBD 2026 untuk menyesuaikan kebutuhan program dan kondisi keuangan daerah.

Dalam rapat paripurna tersebut, anggota Badan Anggaran DPRD Bungo Abdul Qodir turut menyampaikan interupsi terkait informasi mengenai pembatalan program seragam gratis.

Abdul Qodir menyebut, berdasarkan catatan Badan Anggaran, masih terdapat alokasi sekitar Rp3 miliar untuk program tersebut.

Karena itu, DPRD meminta penjelasan tertulis mengenai status program dan alokasi anggarannya.

“Kami meminta kejelasan secara tertulis terkait status program dan anggaran seragam gratis ini, apakah masih dilanjutkan atau ada perubahan,” ujar Abdul Qodir.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Sekretaris Daerah Bungo Donny Iskandar menjelaskan, informasi mengenai pembatalan program seragam gratis belum melalui proses pembahasan di TAPD.

Penandatanganan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Bungo yang berlangsung di Gedung DPRD Bungo, Senin (21/9/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bungo H. Pardinan, didampingi Wakil Ketua II Darwandi. Hadir pula Bupati Bungo Dedy Putra, Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat, Sekda Bungo, unsur Forkopimda, para pejabat serta tamu undangan.

Kesepakatan perubahan KUA-PPAS tersebut menjadi bagian dari tahapan penyesuaian arah pembangunan dan alokasi anggaran daerah pada tahun berjalan.

Bupati Bungo Dedy Putra mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam pembahasan perubahan KUA-PPAS 2026.

Menurut Dedy, kesepakatan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan program prioritas daerah dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran.

“Ini merupakan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif agar program-program prioritas daerah tetap berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Dedy.

Dia menjelaskan secara umum tidak terdapat perubahan mendasar pada struktur anggaran daerah. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, termasuk melalui langkah efisiensi dan adanya tambahan transfer Dana Bagi Hasil (DBH).

Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan tersebut, Pemkab Bungo dan DPRD selanjutnya akan melanjutkan tahapan pembahasan rancangan perubahan APBD 2026.

Dedy berharap seluruh proses pembahasan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah juga memastikan penyesuaian anggaran tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas serta kebutuhan pembangunan daerah.