Presiden Prabowo mengatakan pengembangan energi surya menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat terwujudnya kemandirian dan swasembada energi Indonesia. Menurutnya, pemanfaatan potensi energi terbarukan harus dilakukan secara masif agar kebutuhan energi nasional dapat dipenuhi dari sumber energi domestik sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

“Hari ini adalah hari yang penting, kita _launching_ listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. (Dengan Program PLTS 100 GW), kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegas Prabowo.

Sebagai tahap awal pelaksanaan program, Pemerintah meluncurkan 14 proyek PLTS, salah satunya PLTS Gilimanuk sebagai lokasi peluncuran program nasional tersebut. Di Bangka Belitung, PLTS Pulau Rengit juga kini telah selesai dibangun dan mulai beroperasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan pengembangan PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk mencari terobosan dalam mempercepat kedaulatan energi nasional. Oleh karena itu, pengembangan energi surya dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia di berbagai wilayah Indonesia melalui beragam skenario, mulai dari PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, hingga pengembangan PLTS untuk kawasan industri dan kegiatan produktif.

“Hari ini kita mengambil satu langkah besar untuk mewujudkan apa yang selalu Bapak Presiden arahkan kepada kami, yaitu swasembada dan kedaulatan energi nasional. Indonesia adalah negara yang diberikan Tuhan sumber daya yang luar biasa. Sumber daya yang bukan hanya kita gali di bawah kaki kita, tapi juga di atas kepala kita,” ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan, Program PLTS 100 GWp akan dikembangkan melalui delapan skenario utama yang mencakup eliminasi PLTU sebesar 12,48 GWp, pembangunan PLTS skala besar melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) mencapai 30,97 GWp, PLTS terapung sebesar 10,72 GWp, PLTS atap sebesar 9,35 GWp, PLTS 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) sebesar 0,50 GWp, PLTS _off-grid_ untuk kegiatan produktif sebesar 4,36 GWp, PLTS nonatap untuk kawasan industri sebesar 7,49 GWp, serta _demand creation_ melalui hilirisasi, kendaraan listrik, kompor induksi, dan kebutuhan lainnya sebesar 24,13 GWp.

“Kalau ini mampu kita implementasikan semuanya, kita dapat menurunkan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar 6,31 triliun rupiah,” ucap Bahlil.

Menurut Bahlil, pengembangan PLTS dalam skala besar juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Dari sisi ketenagakerjaan, program ini berpotensi menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja yang terdiri dari sekitar 3,465 juta tenaga kerja konstruksi dan 2,053 juta tenaga kerja manufaktur.

Pada tahap awal, program ini akan memberikan dampak ekonomi positif melalui potensi penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Pengembangan proyek-proyek tersebut sekaligus menjadi katalisator ekonomi di daerah melalui peningkatan aktivitas konstruksi, manufaktur, dan kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi proyek.

“Total investasi dari proyek ini kurang lebih sekitar 71.3 miliar USD, atau setara dengan Rp1.140 triliun. Dari total pekerjaan ini, kita bisa melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun mencapai Rp73,9 triliun rupiah,” jelas Bahlil.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN siap mendukung penuh visi Pemerintah dalam mewujudkan asta cita swasembada energi dan hilirisasi nasional. Pihaknya berkomitmen untuk mendorong percepatan Program PLTS 100 GWp melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta memastikan kesiapan sistem kelistrikan, infrastruktur pendukung, serta pengembangan proyek PLTS dapat berjalan optimal.

“PLN siap melaksanakan penugasan Bapak Presiden untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GWp. Sebagai bagian dari ekosistem kelistrikan nasional, PLN akan _all out_ agar pengembangan energi surya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan secara andal, aman, dan berkelanjutan. Ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk mendukung terwujudnya swasembada energi melalui pemanfaatan energi hijau domestik dan ramah lingkungan,” ujar Darmawan.

Darmawan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Presiden Prabowo dan Kementerian ESDM, atas dukungan dan arahan dalam mempercepat pengembangan energi terbarukan. Menurutnya, keberhasilan Program PLTS 100 GWp membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik antara pemerintah, PLN, pelaku usaha, industri, maupun masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Pemerintah kepada PLN. PLN siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program ini dapat terlaksana secara optimal. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat membangun ekosistem energi surya yang tidak hanya menghasilkan listrik bersih, tetapi juga memperkuat industri nasional, dan memberikan manfaat ekonomi yang luas,” kata Darmawan.

Dirinya menambahkan, khusus di wilayah Bali sebagai lokasi peluncuran program nasional tersebut, PLN bersama Pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 Klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MWp yang didukung Battery Energy Storage System (BESS) sebesar 3.300 MWh. Langkah besar ini merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem energi bersih di Bali, sebagai destinasi pariwisata utama dan wajah Indonesia di mata dunia.

“Dalam kolaborasi ini, kapasitas PLTS yang akan dikembangkan di wilayah Bali mencapai 1.000 MWp, di mana PLTS dengan total kapasitas 300 MWp akan dikembangkan di Klaster Gilimanuk,” ujar Darmawan.

Darmawan menyampaikan, ke depan pengembangan PLTS 100 GWp tidak hanya menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan dan mewujudkan kemandirian energi nasional. Lebih lanjut, program ini juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

“Transformasi energi bukan hanya tentang mengganti sumber energi menjadi lebih bersih. Lebih dari itu, listrik merupakan fondasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta membantu mengentaskan kemiskinan. PLN siap menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju kemandirian dan swasembada energi,” pungkas Darmawan.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Gubernur Jambi Al Haris, ditandai dengan pemukulan rebana sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan pelestarian budaya dan promosi pariwisata Kabupaten Bungo.

Pembukaan berlangsung semarak dengan nuansa budaya Melayu yang kental. Beragam pertunjukan seni tradisional, tari, musik tradisional, fashion wastra, hingga pawai budaya menjadi bagian dari rangkaian acara.

Kehadiran Gubernur Jambi Al Haris semakin menambah semarak kegiatan yang menjadi momentum penting dalam memperkenalkan kekayaan budaya Bungo kepada masyarakat luas.

Tak hanya dihadiri jajaran Forkopimda Provinsi Jambi dan Forkopimda Kabupaten Bungo, kegiatan tersebut juga mendapat perhatian dari sejumlah kepala daerah di Provinsi Jambi.

Sejumlah kepala daerah yang hadir di antaranya Wali Kota Jambi, Bupati Merangin, Wakil Bupati Tebo, Wakil Bupati Batanghari, serta Wakil Bupati Sarolangun.

Kehadiran para kepala daerah tersebut menjadi bukti kuat bahwa pelestarian kebudayaan dan pengembangan pariwisata merupakan bagian penting dalam membangun identitas daerah sekaligus memperkuat hubungan antardaerah di Provinsi Jambi.

Bupati Bungo H. Dedy Putra, S.H., M.Kn mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekadar pertunjukan seni dan budaya, tetapi menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bungo untuk menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda.

“Kita ingin budaya Bungo tidak hanya menjadi kenangan, tetapi terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita memperkenalkan kembali kekayaan budaya Bungo kepada generasi muda sekaligus kepada masyarakat dari luar daerah,” ujar Bupati

Menurutnya, tema “Tak Lekang Budayo Diterpa Zaman” memiliki makna bahwa kemajuan zaman tidak boleh membuat masyarakat kehilangan jati diri dan akar budayanya.

“Kemajuan zaman harus kita ikuti, tetapi identitas budaya jangan sampai kita tinggalkan. Justru budaya harus kita jadikan kekuatan untuk membangun daerah, termasuk dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” Ungkapnya

Dedy juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Jambi serta kehadiran para kepala daerah dan seluruh pihak yang telah ikut menyukseskan kegiatan tersebut.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bungo yang terus mendorong pelestarian seni dan budaya daerah melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

“Saya mengapresiasi kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan Kabupaten Bungo ini. Kebudayaan adalah identitas kita. Jangan sampai anak-anak kita lebih mengenal budaya luar daripada budayanya sendiri,” ujar Al Haris.

Menurut Al Haris, kekayaan budaya yang dimiliki masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Jambi merupakan potensi besar yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata.

Rangkaian kegiatan Jambi Elok Nian juga menjadi ruang bagi para pelaku seni, budayawan, generasi muda dan pelaku UMKM untuk menampilkan kreativitas mereka.

Selain sebagai ajang pelestarian budaya, kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana promosi potensi wisata dan produk ekonomi kreatif Kabupaten Bungo.

Dengan mengangkat semangat “Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun”, Pemerintah Kabupaten Bungo berharap kebudayaan dapat menjadi perekat masyarakat sekaligus menjadi salah satu kekuatan dalam mewujudkan Bungo yang semakin maju, berdaya saing dan tetap berakar pada nilai-nilai budaya lokal.(*)

Dalam upacara yang digelar di kawasan MTQ Baru tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bungo, H. Pardinan hadir langsung dan dipercaya membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan seluruh peserta upacara.

Upacara peringatan HUT ke-81 RI ini digelar Pemerintah Kabupaten Bungo dan dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bungo H. Pardinan bersama jajaran.

Momen pembacaan teks Proklamasi berlangsung penuh khidmat. Suasana hening menyelimuti lapangan ketika bait-bait Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan.

Usai upacara, H. Pardinan menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di Kabupaten Bungo.

Ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bungo untuk terus menjaga dan mengobarkan semangat kemerdekaan, mempererat persatuan, serta menghargai jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

“semangat kemerdekaan harus terus diwujudkan melalui kebersamaan dan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan serta kemajuan Kabupaten Bungo,” ujarnya.

Upacara peringatan HUT ke-81 RI tersebut dipimpin langsung Bupati Bungo dan turut dihadiri Wakil Bupati Bungo, jajaran Pemerintah Kabupaten Bungo, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (*)

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Rombongan Forkopimda kemudian menuju TMP Satria Negara untuk mengikuti prosesi ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan terhadap para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Prosesi ziarah diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan dengan doa bersama. Bupati Bungo Dedy Putra bersama jajaran Forkopimda kemudian melakukan tabur bunga di sejumlah makam pahlawan.

Ziarah nasional ini menjadi momentum untuk mengenang kembali jasa dan pengorbanan para pejuang bangsa. Semangat perjuangan para pahlawan diharapkan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus.

Bupati Bungo Dedy Putra mengatakan perjuangan para pahlawan harus menjadi inspirasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus menjaga persatuan dan keutuhan NKRI.

“kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan air mata dan darah,” ujarnya.

Pengorbanan besar harus diisi dengan berbagai kegiatan positif dan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dedy juga mengajak generasi penerus bangsa untuk terus berkontribusi sesuai bidang masing-masing serta menjaga semangat kebangsaan dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

“rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini momen untuk mengingatkan jasa parah pahlawan, bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang ,” tukasnya. (okt)

Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris. Kegiatan turut dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta anggota DPR dan DPD RI, di antaranya Hasan Basri Agus, Sy Fasya, dan Abu Bakar Jamalia.

Prosesi pengibaran Bendera Merah Putih menjadi salah satu rangkaian utama upacara. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Provinsi Jambi menjalankan tugas dengan baik hingga seluruh rangkaian upacara berlangsung lancar dan sukses.

Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran pelaksanaan upacara. Ia juga mengapresiasi para anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera dengan baik.

Menurut Al Haris, kelancaran kegiatan turut didukung kondisi cuaca yang baik sehingga seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung tanpa kendala.

“Pelaksanaan sukses dan lancer, pasukan Paskibraka kita juga lancar menjalankan tugas-tugasnya, didukung cuaca yang sangat baik,” singkatnya. (adv)

Sebelumnya, Pemprov Jambi mengalokasikan bantuan untuk 550 unit rumah melalui APBD Provinsi Jambi. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta per unit.

Pengerjaan 550 rumah tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar lima bulan. Untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, Pemprov Jambi melibatkan 30 pendamping dan 11 koordinator pendamping wilayah.

Para pendamping bertugas memastikan validitas data penerima, mengawasi proses pembangunan, hingga memastikan tahapan pembayaran berjalan sesuai ketentuan.

Gubernur Jambi Al Haris mengungkapkan program bedah rumah menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang masih tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni.

Besaran bantuan tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya, yakni Rp20 juta untuk setiap rumah. Sejak 2022 hingga 2025, Pemprov Jambi telah merealisasikan program bedah rumah sebanyak 2.256 unit.

Tahun ini, program kembali dilanjutkan melalui alokasi APBD Provinsi Jambi. Selain 550 unit yang telah dialokasikan sebelumnya, Pemprov Jambi juga mendapatkan tambahan dukungan anggaran sebesar Rp5 miliar.

Tambahan anggaran tersebut membuat cakupan program diperluas dari sebelumnya 250 unit menjadi total 800 unit rumah yang ditargetkan mendapatkan bantuan bedah rumah.

“cukup banyak rumah masyarakat yang berpotensi masuk dalam program tersebut. Namun, pemerintah memastikan proses pendataan dilakukan secara cermat agar bantuan benar-benar diterima keluarga yang membutuhkan,”ujarnya belum lama ini.

Validasi data penerima juga melibatkan pemerintah desa, termasuk kepala desa dan sekretaris desa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penerima bantuan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. (adv)

Kegiatan berlangsung khidmat dan diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bungo. Prosesi ziarah dan tabur bunga menjadi bagian dari rangkaian penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.

Tabur bunga di TMP Satria Negara menjadi simbol penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan. Momentum tersebut sekaligus mengingatkan generasi penerus bahwa kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan dan pengorbanan para pendahulu.

H. Pardinan berharap jasa dan perjuangan para pahlawan dapat terus dikenang sepanjang masa. “nilai-nilai perjuangan tersebut perlu diwariskan kepada generasi muda agar tetap memiliki semangat dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkapnya.

Ia juga mengajak generasi muda mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif, memiliki akhlak mulia, serta menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Peringatan HUT ke-81 RI di Kabupaten Bungo menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme sekaligus meneruskan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata dan kontribusi positif bagi daerah serta bangsa. (*)

Dalam konferensi pers yang dilakukan dari PLN Unit Pelayanan Pelanggan Flores Bagian Barat, Manggarai Barat, yang juga terhubung secara online dengan jajaran Direksi PLN di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali), Depok, Jawa Barat, pada Sabtu malam (15/8), Darmawan mengatakan bahwa PLN melaksanakan pengamanan sistem kelistrikan secara menyeluruh.

“Sejak awal Agustus, PLN sudah bergerak full. Kami sudah cek satu per satu, mulai dari pembangkit, gardu induk, jaringan transmisi, sampai jaringan distribusi dan jalur di sekitar lokasi kegiatan. Kami kerahkan seluruh kekuatan yang ada untuk memastikan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI berjalan lancar,” tutur Darmawan.

Darmawan menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Menurutnya, dukungan dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan kelistrikan nasional.

“Dukungan penuh dari Pemerintah membuat kami bisa bergerak lebih kuat. Kami ingin memastikan setiap titik yang mendukung upacara dan rangkaian peringatan kemerdekaan, baik di tingkat nasional maupun daerah, listriknya andal dan tercukupi,” katanya.

Secara nasional, PLN memproyeksikan beban puncak kelistrikan pada 17 Agustus 2026 mencapai 42,6 gigawatt (GW). Sementara itu, daya mampu pembangkit mencapai 51,6 GW, sehingga tersedia cadangan daya yang mencukupi sebesar 9 GW atau sekitar 21,1 persen.

“Saat ini seluruh unit PLN dalam status siaga penuh. Lebih dari 45 ribu personel kami terjunkan di 2.275 titik siaga seluruh Indonesia. Semua bergerak dan semua fokus,” tegas Darmawan.

Kesiapan tersebut diperkuat dengan 1.517 unit genset, 559 unit Uninterruptible Power Supply (UPS), dan 1.286 unit gardu bergerak sebagai cadangan pasokan listrik. Untuk mempercepat penanganan di lokasi, PLN juga menyiagakan 75 unit kabel bergerak, 318 unit truk crane, 3.424 mobil operasional, serta 3.583 motor operasional.

“Seluruh sumber daya dipersiapkan dengan matang di berbagai titik. Khusus untuk rangkaian kegiatan di Istana Kepresidenan, PLN menyiapkan sistem pengamanan kelistrikan berlapis hingga lima tingkat, yang meliputi pembangkit, penyulang, sistem digital Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), UPS, hingga genset,” tambahnya.

Darmawan menegaskan, kesiapsiagaan PLN tidak hanya difokuskan pada momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, tetapi juga mencakup respons cepat terhadap kondisi kelistrikan di berbagai wilayah. Salah satunya, sistem kelistrikan Kalimantan yang sebelumnya mengalami gangguan pada sisi pembangkit, kini telah pulih bertahap.

“Untuk sistem Kalimantan yang sempat mengalami gangguan pembangkit, hari ini sudah berangsur pulih. Ada tambahan pasokan dari dua pembangkit sehingga sistem Kalimantan semakin kuat dan membaik, kami akan terus kawal,” kata Darmawan.

Di sisi lain, PLN juga bergerak cepat melakukan pemulihan pascagempa yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Begitu gempa terjadi, petugas PLN langsung diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan dan perbaikan terhadap infrastruktur kelistrikan yang terdampak.

“Begitu gempa terjadi di Flores, NTT, tim PLN langsung bergerak. Tidak menunggu. Apa yang bisa langsung diperbaiki, baik gardu induk, jaringan distribusi, maupun fasilitas lainnya, langsung kami kerjakan. Pemulihan terus kami kejar. Alhamdulillah, sore tadi 11 gardu induk yang terdampak sudah kembali bertegangan, selanjutnya proses penormalan dilakukan secara bertahap hingga ke pelanggan,” ujar Darmawan.

Dalam proses pemulihan tersebut, PLN berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, dan Polri. Sejumlah lokasi masih menghadapi kendala akses akibat kondisi pascagempa, namun PLN mengupayakan pemulihan terus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan petugas dan masyarakat.

“Ini adalah momentum untuk kembali mengingat perjuangan para pendahulu yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Semangat perjuangan itu kami lanjutkan melalui pengabdian kami. PLN hari ini all out, fokus total. Kami siap mengawal kelistrikan HUT ke-81 RI di seluruh tanah air,” pungkas Darmawan.

Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Bungo dan dipimpin Ketua DPRD Bungo Muhammad Adani, didampingi Wakil Ketua I H. Pardinan serta Wakil Ketua II Darwandi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Bungo H. Dedy Putra jajaran Forkopimda, para kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.

Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

Penyampaian pidato tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diperingati pada 17 Agustus 2026 dengan tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian dan kebijakan pemerintah selama 21 bulan sejak dirinya mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024.

Presiden juga menyoroti berbagai persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan belum terselesaikan. Menurutnya, sejumlah persoalan tersebut mulai dapat ditangani melalui keberanian dalam mengambil keputusan, kerja keras, kehendak yang jelas, serta gotong royong seluruh elemen bangsa.

Sementara itu, Ketua DPRD Bungo Muhammad Adani menilai peringatan kemerdekaan tidak boleh hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial.

Menurut Adani, semangat kemerdekaan harus menjadi penggerak bagi seluruh pihak untuk terus berkolaborasi membangun daerah, khususnya dalam mendorong pembangunan Kabupaten Bungo agar semakin berkeadilan, amanah, religius, dan unggul.

Adani juga menegaskan semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja nyata dan sinergi seluruh elemen masyarakat.

“sejumlah program Presiden Prabowo Subianto sangat menyentuh masyarakat, khususnya di Kabupaten Bungo,” pungkasnya.

Kegiatan berlangsung di Aula Utama DPRD Kabupaten Bungo dan diikuti secara digital bersama daerah lainnya di seluruh Indonesia.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Bungo H. Dedy Putra, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Bungo, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026.

Bupati Bungo H. Dedy Putra mengatakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden menjadi momentum untuk melihat berbagai capaian pemerintah sekaligus mengetahui arah kebijakan pembangunan nasional ke depan.

“kita sebagai pemerintah kabupaten (mendukung) semuanya apa yang diprogramkan oleh pemerintah pusat pak presiden Prabowo, itu kita sebagai pelaksana di lapangan,” ujarnya.

Pemerintah daerah sebagai pelaksana program pemerintah pusat di daerah. Karena itu, Pemkab Bungo siap membangun sinergi dan menjalankan roda pemerintahan yang selaras dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto.

Dedy menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia berharap kebijakan pembangunan nasional dapat terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat kemajuan daerah.

“mudah-mudahan membawa kesejahteraan,”tukasnya.

Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan khidmat hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. (okt)