Bupati Bungo, H. Dedy Putra mengajak seluruh perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, hingga ketua RT untuk mendukung pelaksanaan sensus. Ia menilai akurasi data menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

“Data yang akurat sangat penting. Data inilah yang menjadi dasar perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi,” ujar Dedy Putra, Rabu (17/06).

Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu mengawal pelaksanaan sensus agar berjalan lancar. Ia juga meminta masyarakat memberikan informasi yang benar kepada petugas pendata.

Sensus Ekonomi 2026 akan mencakup berbagai aktivitas usaha. Pendataan meliputi usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha berskala besar. Petugas juga akan mendata bangunan dan lokasi yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Kepala BPS Kabupaten Bungo, Ardiansyah mengatakan pihaknya telah menyiapkan ratusan petugas lapangan. Mereka telah mengikuti pelatihan sebelum turun ke lapangan.

“Kami sudah menyiapkan petugas dan memberikan pelatihan agar proses pendataan berjalan optimal,” kata Ardian syah.

Ia menjelaskan, pendataan akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. BPS juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal.

Pemerintah Kabupaten Bungo dan BPS mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus dan memberikan data yang jujur. Data yang valid akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu memberikan gambaran nyata kondisi ekonomi masyarakat. Data tersebut juga akan menjadi acuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Bungo. (okt)

Rombongan Bupati tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB dan disambut dengan tarian Sekapur Sirih. Acara tersebut dihadiri ratusan warga Kampung Pangean Atas dan Dusun Ujung Tanjung yang turut merayakan masuknya aliran listrik ke wilayah mereka.

Hadir pada kegiatan tersebut sejumlah Kepala OPD, Camat Jujuhan Iwan Kurniawan, Kapolsek Jujuhan AKP Budi Santoso, Babinsa, serta Rio Ujung Tanjung.

Masuknya jaringan listrik PLN ini menjadi momen bersejarah bagi masyarakat setempat. Setelah puluhan tahun menanti, warga akhirnya dapat menikmati penerangan listrik yang telah lama diharapkan. Pemasangan jaringan listrik mulai dilakukan pada tahun 2025 dan kini pada tahun 2026 masyarakat telah merasakan manfaatnya.

Rio Ujung Tanjung, Susanto, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas terealisasinya jaringan listrik PLN di Kampung Pangean Atas.

“Kami masyarakat Kampung Pangean Atas sangat bersyukur atas masuknya jaringan PLN ke wilayah kami. Atas nama masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama Bupati Bungo, Dinas ESDM, dan PLN yang telah mendukung hingga listrik dapat masuk ke kampung ini,” ujar Susanto.

Sementara itu, Bupati Bungo H. Dedy Putra mengatakan bahwa pembangunan jaringan listrik tersebut berawal dari usulan masyarakat yang kemudian diperjuangkan bersama pemerintah daerah kepada pihak PLN di tingkat kabupaten maupun provinsi.

“Alhamdulillah, usulan masyarakat dapat direalisasikan. Pada tahun 2025 pembangunan jaringan listrik ini dilaksanakan dan menjadi salah satu jaringan terpanjang yang dibangun di Provinsi Jambi. Ke depan, kami akan terus memperjuangkan agar dusun-dusun lain yang belum teraliri listrik juga dapat menikmati layanan PLN,” kata Dedi Putra.

Bupati juga mengajak masyarakat untuk bersyukur atas terealisasinya program tersebut serta menjaga fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Menanggapi usulan masyarakat terkait peningkatan jalan menuju Kampung Pangean Atas, Bupati menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo akan berupaya memperjuangkan pembangunan jalan tersebut sesuai dengan kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.

“Kami akan terus berupaya memperjuangkan pembangunan jalan kabupaten agar akses masyarakat semakin baik dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah ini,” tutupnya. (Azh)

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, kepada Bupati Bungo H. Dedy Putra. Dalam kesempatan tersebut, Bupati didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Bungo, Muhammad Adani, yang turut hadir sebagai representasi lembaga legislatif dalam mendukung pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Kehadiran Ketua DPRD Bungo dalam prosesi penyerahan LHP ini menunjukkan sinergi yang baik antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. DPRD memiliki peran strategis dalam fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua DPRD Bungo, Muhammad Adani, mengapresiasi capaian opini WTP yang kembali diraih Kabupaten Bungo, yang diharapkan capaian tersebut tidak hanya menjadi prestasi administratif semata, tetapi mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta efektivitas pembangunan di Kabupaten Bungo.

Dengan kembali diraihnya opini tertinggi dari BPK RI ini, DPRD Kabupaten Bungo berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, sehingga setiap program dan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat, kepada Bupati Bungo H. Dedy Putra yang didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Bungo Muhammad Adani. Prosesi penyerahan berlangsung khidmat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi pada Selasa (2/6).

Capaian opini WTP ini menjadi bukti nyata sekaligus wujud komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Bungo di bawah kepemimpinan Bupati H. Dedy Putra dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan senantiasa selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati Bungo, H. Dedy Putra, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bungo atas kerja keras dan dedikasinya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Bungo atas fungsi pengawasan yang berjalan dengan sangat baik.

“Prestasi ini adalah hasil sinergi dan kerja keras kita bersama. Opini WTP dari BPK RI ini menjadi motivasi bagi Pemkab Bungo untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga transparansi, serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah dipergunakan demi kesejahteraan masyarakat Bungo,” ujar Bupati Dedy Putra usai menerima LHP.

Dengan diraihnya kembali opini tertinggi dari BPK RI ini, Pemerintah Kabupaten Bungo menargetkan untuk terus mempertahankan pembenahan sistem internal, memperkuat fungsi pengawasan, serta meminimalisir potensi penyimpangan administratif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.(*)

Penandatanganan MoU berlangsung dalam suasana khidmat di Rumah Dinas Wali Kota Sungai Penuh, Jumat (29/5/2026). Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Bungo H. Dedy Putra, S.H., M.Kn., Bupati Kerinci Monadi, S.Sos., M.Si., dan Wali Kota Sungai Penuh Alfin, S.H.

MoU ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mendukung pembukaan rute penerbangan Batik Air Muara Bungo–Jakarta (CGK), yang dijadwalkan memulai penerbangan perdana pada 15 Juni 2026.

Bagi masyarakat di wilayah barat Provinsi Jambi, kehadiran layanan penerbangan harian (daily flight) Batik Air bukan sekadar penambahan moda transportasi, melainkan langkah strategis untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Layanan ini diharapkan mampu mempercepat mobilitas masyarakat, memperluas akses ekonomi, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan investasi.

Dalam sambutannya, Bupati Bungo H. Dedy Putra menegaskan bahwa penguatan konektivitas udara merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi regional.

“Dalam rangka memperkuat pelayanan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi regional di wilayah barat Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Bungo terus mendorong penguatan transportasi udara melalui Bandar Udara Muara Bungo,” ujar H. Dedy Putra.

Ia juga menjelaskan bahwa saat ini masyarakat telah dilayani oleh maskapai Nam Air dengan rute Muara Bungo–Jakarta sebanyak lima kali dalam seminggu. Kehadiran Batik Air dengan frekuensi penerbangan setiap hari atau tujuh kali dalam seminggu diharapkan dapat meningkatkan kapasitas layanan transportasi udara sekaligus memperkuat posisi Bandara Muara Bungo sebagai pusat konektivitas (hub) di wilayah barat Jambi.

Dukungan terhadap kerja sama tersebut juga disampaikan oleh Bupati Kerinci, Monadi. Menurutnya, penerbangan harian akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kerinci yang membutuhkan akses transportasi yang cepat dan efisien menuju ibu kota.

“Kehadiran penerbangan setiap hari tentu akan sangat membantu mobilitas masyarakat, mempermudah akses wisatawan menuju Kerinci, serta membuka peluang investasi dan perdagangan yang lebih luas bagi daerah kita,” ungkap Monadi.

Ia menambahkan bahwa kerja sama lintas daerah ini merupakan contoh nyata sinergi pemerintah daerah dalam menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.

Senada dengan itu, Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, menyatakan bahwa kolaborasi tiga daerah tersebut merupakan langkah strategis untuk membuka peluang ekonomi baru sekaligus mempertegas peran Bandara Muara Bungo sebagai pintu gerbang transportasi udara utama di wilayah barat Provinsi Jambi.

Dengan beroperasinya Batik Air secara harian mulai pertengahan Juni 2026, masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan transportasi udara yang mudah, nyaman, dan efisien. Kehadiran rute ini diyakini dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan berbagai sektor, antara lain:

• Pariwisata daerah, melalui kemudahan akses bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara;

• UMKM dan perdagangan, melalui peningkatan mobilitas pelaku usaha serta percepatan distribusi barang dan jasa;

• Investasi, melalui meningkatnya daya tarik wilayah bagi investor dari luar daerah.

Kolaborasi antara Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh menjadi bukti bahwa pembangunan daerah akan lebih optimal melalui sinergi dan kerja sama yang kuat. Dengan semangat kebersamaan dan visi pembangunan yang sejalan, peningkatan konektivitas udara ini diharapkan mampu menghadirkan percepatan kemajuan serta kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah barat Provinsi Jambi. (*)

Penyaluran bantuan dilakukan selama dua hari, pada 23 hingga 24 Mei 2026, sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Kegiatan ini juga menjadi agenda rutin perusahaan dalam mempererat hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar.

Department Head Strategic PT Kuansing Inti Makmur, Miran Suhardi mengatakan bantuan hewan kurban tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, khususnya dalam mendukung pelaksanaan ibadah kurban saat Iduladha.

Menurutnya, kehadiran perusahaan diharapkan tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga manfaat sosial dan spiritual bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Bantuan ini merupakan wujud kepedulian PT KIM kepada masyarakat lingkar tambang. Kami berharap hubungan baik antara perusahaan, masyarakat, dan seluruh stakeholder dapat terus terjalin dengan harmonis,” ujar Miran Suhardi.

Dalam penyaluran tahun ini, PT KIM juga berkolaborasi dengan mitra kerja untuk memperluas jangkauan bantuan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Pada Iduladha 1447 H, PT KIM menyalurkan bantuan hewan kurban berupa kambing dan sapi kepada sejumlah desa di wilayah lingkar tambang.

Enam desa masing-masing menerima dua ekor kambing, yakni Desa Rantau Ikil, Desa Pulau Jelmu, Desa Baru Balai Panjang, Desa Sungai Limau, Desa Sinamar, dan Desa Tanjung Alam.

Selain itu, bantuan sapi juga disalurkan ke Desa Tanjung Belit dan Desa Talang Silungko melalui kolaborasi bersama PT Cipta Kridatama, serta satu ekor sapi untuk Pemerintah Kabupaten Bungo.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh manajemen PT KIM kepada kepala desa dan perwakilan pemerintah setempat. Bantuan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat maupun pemerintah daerah.

Melalui kegiatan ini, PT Kuansing Inti Makmur berharap dapat terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan sosial dan mempererat kebersamaan dengan masyarakat di Kabupaten Bungo. (red/adv))

Pemerintah Kabupaten Bungo menargetkan jumlah penerima manfaat terus bertambah hingga menjangkau sekitar 3.000 siswa di berbagai sekolah di Kecamatan Bungo Dani.

Bupati Bungo, H. Dedy Putra dalam sambutannya menyampaikan bahwa Program MBG merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung tumbuh kembang generasi muda agar lebih sehat, cerdas, dan mendapatkan asupan gizi yang baik. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas dan kebersihan makanan yang disajikan kepada para siswa.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi anak-anak, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, serta pelaku usaha lokal sebagai pemasok bahan pangan.

Sementara itu, Kepala SMKN 6 Muara Bungo, M. Gasim, mengatakan launching di sekolah tersebut menjadi penanda dimulainya Program Makan Bergizi Gratis secara resmi di Kecamatan Bungo Dani. “Alhamdulillah kegiatan berlangsung lancar dan makanan bergizi langsung dibagikan kepada ratusan siswa usai acara peresmian,” ujarnya.

M. Gasim menambahkan distribusi makanan sebenarnya telah dilakukan beberapa hari sebelumnya. Namun, seremoni launching baru dilaksanakan hari ini sebagai bentuk peresmian pelaksanaan Program MBG di wilayah Talang Pantai. (okt/adv)

Dalam peninjauan, Senin (18/05) tersebut, Wakil Ketua II DPRD Bungo, Darwandi, menyoroti kondisi jalan yang mengalami kerusakan akibat ketidakseimbangan antara kapasitas jalan dengan beban kendaraan yang melintas. Salah satu faktor yang disoroti adalah tingginya tonase kendaraan besar, khususnya truk angkutan batu bara yang masih melintasi jalur dalam kota.

Kegiatan peninjauan lapangan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya digelar bersama Pemerintah Provinsi Jambi. Melalui sidak tersebut, tim gabungan melakukan pengecekan langsung terhadap sejumlah lokasi yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

Beberapa titik yang menjadi fokus inspeksi di antaranya kawasan Senamat, sistem drainase di wilayah Perumnas, kawasan Sungai Mengkuang Kilometer 9, serta area di depan Serunai Lama. Selain kerusakan jalan, tim juga meninjau kondisi drainase yang dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya genangan dan banjir saat curah hujan tinggi.

“Kami ingin memastikan keluhan masyarakat benar-benar ditindaklanjuti. Hasil peninjauan ini akan kami dorong menjadi prioritas perbaikan agar infrastruktur yang rusak dapat segera ditangani,” ujar Darwandi.

Darwandi menilai kerusakan infrastruktur yang terjadi saat ini diperparah oleh masih lemahnya pengawasan terhadap kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL). Menurutnya, kendaraan dengan muatan berlebih menjadi salah satu penyebab utama menurunnya kualitas jalan dalam waktu singkat.

Melalui hasil peninjauan tersebut, DPRD Kabupaten Bungo berharap berbagai temuan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah terkait. Hasil evaluasi itu diharapkan masuk dalam program prioritas pembangunan pada tahun anggaran 2026 dan 2027.

Selain perbaikan fisik jalan dan drainase, DPRD juga mendorong penegakan regulasi yang lebih tegas, terutama melalui pengawasan di jembatan timbang. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan infrastruktur yang telah dibangun dapat bertahan lebih lama dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, hasil peninjauan ini juga menjadi dasar bagi dewan untuk mendorong percepatan penanganan berbagai persoalan infrastruktur yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Darwandi menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan instansi terkait sangat diperlukan agar persoalan kerusakan jalan dan drainase di Kabupaten Bungo dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan. (*)

Tak hanya meninjau banjir, Bupati Dedy Putra dan Wabup Tri Wahyu Hidayat juga menyambangi langsung kediaman korban bencana tanah longsor di Dusun Empelu, Kecamatan Tanah Sepenggal. Peristiwa pilu tersebut dilaporkan telah menewaskan dua orang warga setempat.

Di sela-sela kunjungannya, suasana haru menyelimuti pertemuan saat Bupati menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam kepada keluarga mendiang korban.

“Kami atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Bungo turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini,” ujar Bupati dengan nada penuh empati, Jum’at (15/05/2026).

Sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab pemerintah daerah, Bupati dan Wakil Bupati juga menyerahkan sejumlah bantuan secara langsung kepada keluarga korban serta warga yang terdampak bencana.

Pemerintah Kabupaten Bungo mengimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih berkemungkinan terjadi di wilayah tersebut.(*)

Wakil Bupati Bungo, H. Tri Wahyu Hidayat, turun langsung meninjau kondisi masyarakat terdampak pada Jumat (15/05/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati meninjau Kampung Lubuk Tenam dan Pondok Pesantren Hijratul Khair di Kelurahan Manggis, serta Dusun Purwo Bhakti, Kecamatan Bathin III.

“Kehadiran kami bertujuan untuk memastikan kondisi masyarakat sekaligus meninjau secara langsung dampak kerusakan yang terjadi. Pemerintah daerah berkomitmen untuk bergerak cepat dalam penanganan masa tanggap darurat ini,” ujar Wakil Bupati di sela-sela kunjungannya.

Bencana tersebut juga mengakibatkan korban jiwa. Dua warga dilaporkan meninggal dunia akibat tertimbun material longsor, sementara satu warga lainnya meninggal dunia yang diduga akibat tersengat aliran listrik saat banjir terjadi.

Dalam peninjauan tersebut, Wakil Bupati turut didampingi Kepala BPBD dan Kesbangpol Kabupaten Bungo serta Camat Bathin III. Kehadiran jajaran pemerintah daerah ini juga bertujuan untuk memetakan kebutuhan mendesak masyarakat di lokasi terdampak.

Sebagai langkah penanganan darurat, Pemerintah Kabupaten Bungo telah mendirikan sejumlah tenda pengungsian di titik-titik strategis serta mengoperasikan dapur umum guna memenuhi kebutuhan logistik masyarakat terdampak. Fasilitas tersebut disiapkan untuk memberikan tempat berlindung sementara bagi warga yang rumahnya tidak dapat ditempati.

Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan, mengingat curah hujan yang masih fluktuatif serta risiko korsleting listrik di wilayah yang masih tergenang air.

(*)