Kerinci selama ini dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kekuatan nilai adat dan agama yang membentuk karakter masyarakatnya. Pendidikan dan akhlak menjadi fondasi utama dalam kehidupan sosial.

Namun, di tengah arus perkembangan teknologi, generasi muda Kerinci kini berada di persimpangan: antara layar handphone dan buku pelajaran.
Fenomena anak-anak yang lebih akrab dengan gadget dibandingkan buku semakin nyata. Di berbagai ruang, perhatian mereka terserap oleh layar. Fungsi teknologi sebagai alat bantu belajar bergeser menjadi sumber hiburan yang dominan. Akibatnya, minat membaca menurun, konsentrasi belajar melemah, dan disiplin mulai tergerus.

Kondisi ini bukan sekadar asumsi. Berbagai laporan menunjukkan penggunaan internet pada anak terus meningkat, dengan aktivitas yang lebih banyak didominasi hiburan. Di sekolah, dampaknya terasa langsung: siswa mudah kehilangan fokus, kurang tahan mengikuti pelajaran, bahkan cenderung mengabaikan tugas.

Pakar pendidikan, Arief Rachman, mengingatkan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan pendidikan karakter. Tanpa itu, anak berisiko kehilangan arah. Sementara itu, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan sejatinya menuntun anak menuju keselamatan dan kebahagiaan.

Dalam konteks hari ini, tuntunan itu termasuk dalam cara memanfaatkan teknologi.

Dampak penggunaan gadget berlebihan juga mulai terlihat: penurunan prestasi, gangguan pola tidur, hingga melemahnya kemampuan sosial. Interaksi di dunia maya bahkan memicu konflik di dunia nyata, seperti perundungan antar siswa.

Namun demikian, teknologi tidak sepenuhnya menjadi musuh. Di sisi lain, ia membuka akses luas terhadap pengetahuan. Persoalannya bukan pada alat, melainkan pada cara penggunaan.
Di sinilah peran orang tua dan sekolah menjadi krusial.

Pengawasan, pendampingan, dan keteladanan harus berjalan beriringan. Sekolah dituntut lebih kreatif memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, bukan sekadar melarang penggunaannya.

Kerinci memiliki keunggulan yang tidak dimiliki semua daerah: nilai adat dan agama yang kuat. Nilai ini semestinya menjadi benteng moral dalam menghadapi derasnya arus digitalisasi. Jika dijaga, generasi muda tidak akan mudah hanyut.
Akhirnya, keseimbangan menjadi kunci. Anak perlu diajarkan mengelola waktu antara belajar dan penggunaan gadget. Tanpa itu, teknologi akan lebih banyak mengendalikan daripada memberi manfaat.

Masa depan Kerinci ada di tangan generasi mudanya. Pertanyaannya sederhana: apakah mereka akan menjadi pengguna yang bijak, atau justru korban dari teknologi yang tak terkendali?

Profil Penulis : Jonni Tetra Deka, S.Pd.I, adalah seorang pendidik aktif yang saat ini bertugas di salah satu Sekolah Dasar di Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi . Selain mengabdi sebagai praktisi di dunia Pendidikan, ia juga merupakan Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang menaruh perhatian besar pada kebijakan publik di bidang pendidikan, pemerataan kualitas mutu sekolah, serta transformasi SDM di wilayah kerinci.

The post Opini : Anak Kerinci di Persimpangan Layar HP dan Buku Pelajaran first appeared on SumberNews.

SumberNews.id – Tulisan ini tidak bermaksud membicarakan Ferry Irwandi sebagai pribadi. Ia tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, sama seperti siapa pun yang memilih tampil di ruang publik. Tetapi dalam konteks beberapa hari terakhir, sulit menutup mata bahwa Ferry dengan Malaka Project-nya telah muncul sebagai salah satu speaker yang cukup menonjol dalam percaturan gerakan sosial. Fenomenanya tidak bisa dipisahkan dari keringnya wacana kritis yang semestinya menjadi lahan subur organisasi mahasiswa dan pemuda.

Ferry Irwandi menampilkan diri sebagai anak muda dengan gaya akademis, tetapi sekaligus aktif dalam aktivitas yang menyerupai tradisi aktivisme mahasiswa. Kontennya sering mengusik cara berpikir publik, menggoyang kenyamanan mainstream, dan memancing perdebatan. Masalahnya, ruang semacam itu dahulu ditempati organisasi mahasiswa. Diskusi intelektual, debat panjang hingga larut malam, atau kajian ulang terhadap teori dan isu aktual, semua itu dulu disebut diskursus. Ia bukan sekadar ritual kepemudaan, melainkan metode untuk melatih nalar kritis dan keberanian menyuarakan pendapat. Kini, ketika forum-forum diskursus di organisasi mahasiswa banyak bergeser menjadi seremoni belaka, justru figur seperti Ferry yang menghidupkannya kembali—meski lewat kanal digital, bukan podium organisasi.

Dari Diskursus ke Gerakan

Dalam tradisi gerakan mahasiswa, diskursus hanyalah langkah awal. Diskusi mesti ditindaklanjuti menjadi gerakan nyata, entah berupa agitasi, propaganda isu, hingga demonstrasi di jalanan. Itulah sebabnya organisasi mahasiswa dan pemuda dulu begitu berpengaruh: mereka bukan sekadar ruang belajar teori, tetapi dapur penggodokan gerakan sosial.

Sayangnya, hari ini kita mesti bertanya dengan jujur: seberapa kuat organisasi kemahasiswaan dan pemuda (OKP) melaksanakan fungsi itu? Ya, mereka masih eksis, masih mencatatkan kegiatan, masih berbicara atas nama generasi muda. Namun apakah gaungnya cukup kuat untuk menjadi arus penentu dalam wacana publik? Seringkali jawabannya adalah tidak.

Dalam kevakuman itulah Ferry muncul, mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Menjelma seperti aktivis mahasiswa, meski tanpa embel-embel organisasi formal. Ironi pahitnya: seorang individu mampu menyalakan api diskursus yang gagal dijaga oleh barisan organisasi besar.

Bebas Tapi Tidak Bebas

Apa yang dilakukan Ferry sebetulnya adalah pekerjaan yang sejak dulu dilakukan oleh OKP. Mengkanal, mengurai masalah, menjadi suatu isu sosial. Menjadi speaker isu sosial demikian bukanlah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sejak awal kita memilih demokrasi. Konsekuensinya, setiap warga negara berhak menyampaikan kritik terhadap institusi dan kebijakan publik. Batasnya hanya satu: kritik tidak boleh berubah menjadi serangan terhadap kehormatan pribadi.

Konstitusi Negara (UUD 1945): Pasal 28E ayat (3) UUD 1945: secara eksplisit menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Ini adalah landasan hukum tertinggi yang memberikan jaminan fundamental bagi hak-hak tersebut di Indonesia. Pada Undang-Undang Pelaksananya: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum: mengatur tata cara, syarat, dan batasan penyampaian pendapat secara terbuka, memastikan bahwa kebebasan ini dilaksanakan secara bebas dan bertanggung jawab. Disinilah mulai ambigu sekaligus paradoksnya. Bebas tapi disuruh bertanggung jawab. Mestinya, pilih salah satu saja, bebas atau bertanggung jawab saja.

Kabar terakhir, Satsiber TNI diberitakan berkonsultasi dengan Polri mengenai dugaan tindak pidana oleh Ferry. Jika benar akan diteruskan sebagai laporan, maka di sinilah absurditasnya. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah terang: Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 melarang lembaga pemerintah, institusi, dan korporasi melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Putusan ini mengubah norma “orang lain” menjadi “individu” atau “seseorang”, sehingga penerapan pasal tersebut kini hanya untuk pencemaran yang ditujukan kepada orang perseorangan, bukan lembaga atau badan hukum.

Namun, faktanya, hukum di Indonesia kerap dijalankan seperti karet—lentur untuk kepentingan negara, kaku untuk membelenggu warganya. Hukum dipraktekkan sebagai alat gebuk bagi warga yang berhaluan lain dari kehendak kekuasaan. Kritik tidak lagi dilihat sebagai harta karun demokrasi, melainkan sebagai hama yang harus dibumihanguskan.

Apakah demokrasi berarti rakyat hanya boleh berbisik dalam hati, sementara kekuasaan boleh teriak sekeras-kerasnya?

Jika seorang Ferry Irwandi saja yang terkenal dan punya banyak pengikut bisa dengan mudah dipidanakan, apa kabar aktivis organisasi mahasiswa dan kepemudaan? Bukankah mereka selama ini tumbuh dari tradisi mengkritik? Apakah artinya lagi bila setiap diskursus, kajian, atau demonstrasi mahasiswa berpotensi sebagai tindak pidana?

Jika nanti Ferry Irwandi betul dipidanakan, maka sudahlah. Lebih baik OKP-OKP membubarkan diri saja. Tidak perlu lagi bersusah payah menggelar kajian, menyiapkan aksi, atau menulis pernyataan sikap. Lebih aman kalau semua pulang balik badan saja. Sebab, toh setiap usaha menghidupkan kritik bisa berujung pada kriminalisasi. Para aktivis muda lebih baik mengajukan pensiun dini dari kegiatannya.

Tentu saja, ada satu pengecualian: jika jalan aktivisme memang diniatkan sebagai karier politik informal untuk menjadi pejabat, penguasa berikutnya. Sebagaimana saat aktivis 1998 yang lantang menjatuhkan Suharto, ternyata di dalam hati mereka ingin gantian merampok saja. Dan kemudian kini, mereka yang telah menjabat menjadi Suharto Suharto kecil semua.

Barangkali tidak semua dari kita sependapat dengan pendapat-pendapat Ferry Irwandi, tapi kita semua pasti sepakat untuk membela mati-matian hak setiap orang untuk berpendapat tanpa dikriminalisasi.

Di sisi yang sangat sepi, orang Indonesia memang memiliki kecenderungan tidak suka dikritik, bahkan anti-kritik. Kalau saja begitu, mungkin selama ini memang kita sebagai warga negara-lah yang salah, karena sudah mengkritik. Tapi, adakah cara lain? Monggo…

Surabaya, 9 September 2025 23.18 WIB

(***)

The post Ferry Irwandi, OKP, dan Indonesia yang Anti-Kritik first appeared on SumberNews.

Setiap Tanggal 22 Oktober diperingati hari Santri Nasional, sebagai suatu penghargaan terhadap perjuangan para santri dan ulama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tepatnya tanggal 22 Oktober 1945, kewajiban bagi santri untuk turun ke medan perang melawan penjajah yang ingin kembali mengusai tanah air.

Santri adalah pembelajar sejati yang di tempa di pesantren dengan berbagai rujukan kitab kuning untuk menjadi insan yang memiliki wawasan keilmuan yang luas dan dalam, memiliki akhlakul karimah yang luhur lagi mulia, santri juga ditempa memiliki sikap toleransi, moderat, tawaddu dan rendah hati, memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal yang paling utama bagi seorang santri adalah keta’atannya dan ta’zimnya pada kyai dan ulama yang akan membimbing ruhaninya menuju kebaikan dunia dan akherat.

Begitu juga defenisi santri yang disampaikan KH. Mustofa Bisri (Gus Mus), bahwa Santri adalah murid kiai yang dididik dengan kasih sayang untuk menjadi mukmin yang kuat (tuguh iman dan pendiriannya), mencintai negara dan tanah airnya, menghormati guru (kyai, ulama) dan orang tuanya, memiliki kasih sayang sesama manusia, mecintai ilmu, tidak pernah berhenti belajar dan selalu bersyukur.

Berbekal ilmu, iman, dan akhlak mulia serta keta’atan pada Kyai dan ulama tersebut diatas, maka seorang santri sejati memulai kiprahnya ditengah masyarakat dengan menjadi pelopor dan agen perubahan. Secara perlahan santri mengajarkan ilmu agama pada anak-anak di mushollah dan dirumah, kemudian mengajar ilmu agama ditengah-tengah masyarakat, disamping itu mengajarkan ilmu-ilmu umum lainnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti ilmu pertanian, peternakan, perikanan dan perdangan bersama masyarakat.

Sebagai seorang agen perubahan ditengah masyarakat, maka kiprah santri semakin diperluas atas panggilan untuk berlaga di wilayah yang lebih besar yaitu pembelaan terhadap negara dan bangsa Indonesia, Tepatnya tanggal 22 oktober 1945, Santri dipanggil di medan pertempuran yang mengorbankan waktu belajar, cita-cita, harapan, masa depan dan bahkan nyawa sekalipun demi menyelamatkan kemerdekaan, harkat dan martabat bangsa Indonesia. Dengan rasa cinta tanah air, bangsa dan negara (nasionalisme), santri telah mewakafkan dirinya untuk selalu hadir dalam pembelaan terhadap negara dan bangsa.

Kesadaran akan rasa kebangsaan (nasionalisme) yang dibangun di atas nilai-nilai religius (ketauhidan) semakin memperkokoh tekad dan semangat para santri untuk berjihad di medan pertempuran melawan kolonialisme yang akan kembali menjajah. Adalah Zainul Milal Bizawi dalam bukunya Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad (2014) menjelaskan bahwa peran santri dan ulama dari waktu ke waktu, baik berjuang dalam mewujudkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan maupun mengisi kemerdekaan adalah sangat besar.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa resolusi jihad 22 oktober 1945 untuk melawan Inggris dan Belanda tidak hanya dimaknai perjuangan untuk membela kemerdekaan semata, namun merupakan salah satu cara dan tindakan untuk membela agama Allah. Pemahaman seperti ini paralel dengan apa yang diungkapkan H.Wahid Hasyim bahwa motif agama (Islam) akan menjadi sesuatu dan media yang efektif dan ampuh untuk membangkitkan semangat pembelaan terhadap Negara dan bangsa Indonesia.

KeIslaman dan KeIndonesiaan adalah pondasi utama bagi para santri untuk menjalankan politik kemaslahatan, meskipun pada awal perjuangan para santri menjalankan dan mengembangkan politik resistensi terhadap pengusaan kolonilisme dan imperalisme, dimana perlawanan santri sepanjang sejarah bangsa tidak henti dan terus berkobar agar penjajah terusir dari tanah air.

Politik resistensi menunjukkan bahwa santri memiliki keteguhan dan kemandirian sikap, tidak goyah oleh rayuan dan iming-iming materialistik dan kekuasaan dalam berjihad. Resolusi jihad menjadi bukti dan pengangan umat Islam khususnya santri untuk melawan NICA, Belanda dan Inggris dipimpin jendral AWS Mallaby yang telah mengancam kedaulatan negara dan agama. Perang (berjihad) terhadap NICA adalah “fardu ain” atau wajib bagi setiap orang Islam khususnya santri.

Politik resistensi di era kemerdekaan tidaklah cukup, sehingga perlu dikembangkan politik kemaslahatan diberbagai bidang kehidupan. Politik kemaslahatan bukan berarti santri kehilangan “daya kritis”, dan semangat berjihad, namun jihad lebih kepada upaya-upaya mengkonstruksi bangunan negara yang damai, terbebas dari korupsi, terbebas dari penistaan terhadap manusia (HAM) dan penegakan keadilan untuk kemaslahatan bangsa.

Santri dengan ilmu dan kemuliaan akhlaknya memiliki potensi yang sangat besar untuk mengawal dan memaikan politik kemaslahatan sebagai ruhul jihad, tidak jauh berbeda tantangannya dengan 78 tahun yang lalu, dimana ancaman terhadap nasionalisme, humanisme, demokrasi (pemilu) dan social justice masih selalu ada, walau dengan tampilan dan wajah yang berbeda, untuk itu santri sejati tidak boleh berhenti dan mundur sedikitpun dalam memainkan kiprah dan perannya dalam membela nilai-nilai keIslaman dan Kebangsaan, wassalam.

The post Santri, Nasionalisme dan Politik Kemaslahatan first appeared on SumberNews.

Pemilihan Umum yang biasa disebut dengan Pemilu merupakan sarana pelaksanaan Kedaulatan Rakyat untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini termaktub dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.

Pemilu yang merupakan Pesta Demokrasi bagi sebagian orang sering dimanfaatkan untuk mendapatkan uang. Seharusnya, sarana bagi rakyat untuk memilih, menyatakan pendapat melalui suara, berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara sehingga turut serta dalam menentukan haluan negara. Bukan malah sebaliknya, menjadi ajang untuk meraup keuntungan semata tanpa memikirkan nasib daerah, bahkan Negara demi kepentngan sesaat.

Ini berawal para elite politik berlomba untuk mendapatkan simpati masyarakat dengan cara apapun, salah satunya dengan politik uang. Politik uang memiliki potensi yang bisa merugikan negara, karena ada kecenderungan jika sudah berhasil memenangkan suara akan ada upaya untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan sebelumnya. Hal ini dapat menjurus pada tindakan korupsi. Politik uang sangat merugikan bagi kemajuan bangsa dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Jual beli suara pada proses politik, ini merupakan budaya yang menjadi perhatian khusus bagi Negara. Sebagian Pemilih sengaja menunggu siraman dari para calon, karena terbiasa sudah diawali diberbagai Pemilu sebelumnya. Politik Uang ini dalam Pesta Demokrasi menjadi topik yang tak ada habisnya. Karena Politik Uang ini, merupakan masalah yang sangat mendasar bahkan sudah mendarah daging di masyarakat, sehingga masyarakat berfikir tidak ada uang ya tidak ada suara yang disalurkan.

Hal yang begini sangat memprihatinkan demokrasi Indonesia, karena masyarakat Indonesia sudah terdoktrin dengan penentuan pilihan didasarkan pada pragmatisme politik, atau seberapa banyak uang yang diberikan calon kepada pemilih.
Melihat dari sering terjadinya politik uang pada setiap kali pemilu, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, pertama kebutuhan ekonomi. Kemiskinan menjadi faktor utama dalam politik uang. Kondisi kemiskinan memaksa seseorang untuk mendapatkan uang secara cepat, bahkan Pemilu ini merupakan moment yang paling ditunggu tunggu. Politik uang ini menjadikan masyarakat untuk berebut uang, sehingga tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterimanya jika mereka menerima suap suara.

Kedua, faktor yang mempengaruhi adalah rendahnya pengetahuan masyarakat. Tidak semua orang tahu bentuk dari politik dan dampak politik, ini akibat dari kurang nya informasi atau pendidikan politik yang diperoleh, atau bahkan masayrakat acuh dengan informasi politik.

Warga Negara Indonesia diberikan hak-hak oleh Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hak-hak tersebut nasib bangsa dan Negara ditentukan, salah satunya melalui partisipasi aktif menggunakan hak suara. Dalam PKPU tertulis prinsip dalam Pemilu adalah mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; dan efisiensi.
Agar tercipta pemilu yang bersih, maka sangat dibutuhkan pemahaman masyarakat akan bahaya politik uang, dimana masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan masa depan negaranya.

Tak hanya itu, masyarakat juga tidak boleh golput (tidak memilih). Karena, akan menguntungkan bagi calon yang tidak kredible. Karena biasanya, perilaku golput dilakukan orang yang kritis yang memandang tidak ada calon yang kredibel. Padahal golput akan memberikan peluang orang yang kurang kompeten untuk memenangkan pertandingan. Gerakan golput sama bahayanya dengan politik uang. Karena itu, jangan golput dan tolak politik uang.

Sebagai masyarakat yang cerdas kita harus mampu menilai calon yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja sehingga melupakan janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanye. Sebagai pemilik hak pemilih dalam pemilu kita jangan sampai menyia-nyiakan hak suara hanya untuk iming-iming sementara yang dalam artian kita harus memberikan suara kita kepada calon yang tepat. Karena pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. (**)

Penulis :
Satrian Devi  |  Ketua PC IKA PMII Kabupaten Bungo

The post Pesta Demokrasi, Katakan Tidak Pada Politik Uang first appeared on SumberNews.