SumberNews, Muara Bungo – Polemik kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di Kabupaten Bungo mendapat sorotan tajam dari DPRD Kabupaten Bungo. Dalam rapat dengar pendapat (18/02), yang digelar bersama sejumlah pangkalan LPG dan pihak SPBE, dewan berupaya mencari titik terang penyebab sulitnya masyarakat memperoleh gas bersubsidi tersebut.
Kelangkaan LPG 3 kg kini mulai dirasakan dampaknya oleh warga. Bahkan di tingkat pengecer, harga gas melonjak hingga mencapai Rp50 ribu per tabung. Kondisi ini dinilai sangat memberatkan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan rumah tangga.
Menanggapi permasalahan tersebut, DPRD Bungo menggelar rapat dengar pendapat dengan menghadirkan para pemilik pangkalan gas LPG serta perwakilan SPBE. Dari hasil rapat terungkap sejumlah temuan dugaan pelanggaran oleh oknum pangkalan.
Beberapa pangkalan dilaporkan tidak memasang papan merek resmi, beroperasi di kawasan perumahan, hingga diduga hanya menyalurkan setengah dari total pasokan LPG yang diterima. Selain itu, ditemukan pula pangkalan yang menjual gas kepada masyarakat dengan harga mencapai Rp25 ribu per tabung, melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Wakil Ketua DPRD Bungo, Darwandi, bersama Ketua DPRD Bungo, Muhammad Adani, meminta dinas terkait segera melakukan penindakan tegas terhadap pangkalan yang melanggar aturan. DPRD juga mendorong pembentukan tim khusus untuk memantau distribusi LPG 3 kg agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat.
Pihak dewan menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga distribusi gas bersubsidi di Kabupaten Bungo kembali normal dan harga di tingkat masyarakat dapat terkendali.
(red)
