SUMBERNEWS, SAROLANGUN – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sarolangun, Dedi Ifriansyah menerima kedatangan sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Solidaritas Masyarakat Sarolangun (GSMS) di ruang rapat I gedung DPRD Kabupaten Sarolangun, Kamis (22/01).
Kedatangan peserta aksi yang berjumlah 30 orang ini dikomandoi oleh Dani Letsoin, Ahmad Sodikin dan Usman, sesuai rencana akan menggelar aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Sarolangun untuk menyampaikan tuntutan mereka. Namun setelah terjadi negosiasi akhirnya aksi dilanjutkan dengan mediasi bersama Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sarolangun Dedi Ifriansyah.
Dalam sambutannya, Fraksi Partai Amanat Nasional ( PAN ) menuturkan DPRD Kabupaten Sarolangun pada prinsipnya siap untuk melaksanakan tuntutan para peserta aksi dan meminta kepada para peserta aksi agar memberikan waktu dewan untuk bekerja.
“Saya merasa senang kepada para peserta aksi yang peduli terhadap Kabupaten Sarolangun dan bisa duduk bersama seperti sekarang ini,” ungkapnya.
Sementara peserta aksi juga menyuarakan tuntutan mereka yang di sampaikan melalui Koordinator Lapangan (Korlap) Dani Letsoin dalam forum tersebut menyampaikan 12 tuntutan mereka kepada DPRD Sarolangun agar dapat merealisasikan semua yang menjadi tuntutan mereka.
“Kami merasa sedih dan prihatin terhadap kondisi Kabupaten Sarolangun yang masih tertinggal jauh dari Kabupaten lain terkait Pendapat Asli Daerah ( PAD),” kata dia.
“Oleh sebab itu kami berharap penuh kepada wakil kami di DPRD kabupaten Sarolangun untuk merealisasikan 12 tuntunan kami diantaranya, kami meminta kepada DPRD Sarolangun untuk mengkaji ulang pajak galian C, mengusut kembali kasus perumahan Gunung Kembang yang menyebabkan kerugian daerah,persoalan perkebunan Eks PT TAM hingga kini tidak jelas statusnya,” ungkap Dani.
Selain itu peserta aksi juga minta membantu menyelesaikan persoalan Tora di kawasan PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa, meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk lebih jeli dalam pengesahan anggaran, meminta DPRD aktif dalam pengawasan anggaran APBD dan APBD P, memanggil Kaban BPPRD Sarolangun mengingat minimnya PAD,memanggil PT Bahana Karya Semesta terkait bendungan.
Lebih lanjut peserta aksi juga meminta DPRD mencari solusi untuk angkutan batubara dalam Kabupaten Sarolangun, meminta DPRD lebih profesional dalam melaksanakan tugas,meminta DPRD tidak bermain Proyek,serta meminta DPRD duduk bersama terhitung sejak 14 hari kerja paska aksi hari ini yang dilakukan oleh Gerakan Solidaritas Masyarakat Sarolangun ( GSMS ). (ded)
