SumberNews, Muara Bungo – Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo) terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola data yang akurat dan terintegrasi. Hal ini ditunjukkan dengan digelarnya acara Progres Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Bungo Tahun 2026 serta Revisi Penginputan e-Walidata SIPD RI Tahun 2025.
Kegiatan strategis ini dilangsungkan di Ruang Cempaka, Kantor Bappeda Kabupaten Bungo, pada Kamis (30/04/2026).
Acara ini hadir langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bungo, Taufik Hidayat, bersama perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bungo, Bappeda, serta seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bungo.
Kehadiran seluruh elemen ini menegaskan bahwa pembangunan ekosistem data yang berkualitas memerlukan kolaborasi yang solid antara pembina data, walidata, dan produsen data.
Dalam arahannya, Kadis Kominfo, Taufik Hidayat, menekankan bahwa validitas data merupakan fondasi utama dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Beliau menyoroti dua agenda besar dalam pertemuan tersebut:
Akselerasi SDI 2026: mengubah setiap OPD memahami peran mereka dalam menyediakan data sektoral yang memenuhi standar data, memiliki metadata, dan memenuhi kaidah interoperabilitas.
Perbaikan e-Walidata SIPD RI 2025: Melakukan observasi ulang dan perbaikan terhadap input data pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI untuk memastikan kesesuaian data daerah dengan target nasional.
“Data adalah jenis kekayaan baru. Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa Kabupaten Bungo tidak hanya sekadar mengumpulkan angka, tetapi menyediakan data yang berkualitas, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui satu pintu,” ujar Taufik Hidayat.
Kepala BPS Kabupaten Bungo yang turut hadir sebagai Pembina Data juga memberikan penguatan teknis terkait metodologi pengumpulan data agar terhindar dari duplikasi. Diharapkan setelah pertemuan ini, seluruh OPD dapat segera merampungkan revisi penginputan pada aplikasi SIPD RI sehingga pelaporan kinerja daerah tetap berjalan tepat waktu dan transparan.(*)
