SumberNews, Bungo – DPRD Kabupaten Bungo bersama Pemerintah Kabupaten Bungo menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna DPRD Bungo yang digelar di Gedung DPRD Bungo, Senin (21/9).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bungo H. Pardinan dan didampingi Wakil Ketua II Darwandi. Hadir dalam agenda tersebut Bupati Bungo Dedy Putra, Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat, Sekda Bungo, unsur Forkopimda, para pejabat serta tamu undangan lainnya.
Penandatanganan nota kesepakatan menjadi salah satu tahapan penting dalam penyesuaian arah kebijakan anggaran daerah untuk pelaksanaan APBD 2026.
Wakil Ketua I DPRD Bungo H. Pardinan mengatakan, perubahan KUA dan PPAS diperlukan untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
Menurut dia, penyesuaian tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan program pembangunan yang dinilai mendesak.
“Kita berharap perubahan KUA dan PPAS ini dapat mengakomodasi kebutuhan prioritas daerah, sehingga anggaran yang tersedia bisa digunakan secara lebih optimal,” kata Pardinan.
Dia menambahkan kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi landasan dalam penyusunan perubahan APBD 2026. Pembahasan anggaran, lanjutnya, tetap diarahkan untuk mendukung program pembangunan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui kesepakatan perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 tersebut, DPRD Bungo berharap program prioritas pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif.
DPRD juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel, sehingga belanja daerah benar-benar diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kesepakatan ini selanjutnya menjadi bagian dari tahapan pembahasan perubahan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026.
(*)
