SumberNews, Bungo – Pemerintah Kabupaten Bungo bersama DPRD Kabupaten Bungo menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Bungo, Selasa (10/11/2026).
Agenda ini juga dirangkaikan dengan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bungo Tahun 2027.
Bupati Bungo H. Dedy Putra, S.H., M.Kn., mengatakan penyusunan KUA-PPAS yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut telah melalui pembahasan intensif antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Namun, di tengah upaya mewujudkan visi Bungo Baru, pemerintah daerah dihadapkan pada tekanan fiskal yang cukup berat. Bahkan, kemampuan keuangan daerah pada 2027 diproyeksikan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk menyikapi kondisi tersebut, Pemkab bersama DPRD melakukan penajaman skala prioritas anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat.
Berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,249 triliun. Sementara itu, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) direncanakan sebesar Rp65,5 miliar untuk mendukung keseimbangan postur APBD.
Bupati juga mengungkapkan, sejumlah program kemungkinan akan diberi tanda bintang atau belum dapat dipastikan pelaksanaannya. Hal ini dilakukan sambil menunggu kepastian transfer dana dari pemerintah pusat.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, penyusunan APBD 2027 tetap diarahkan pada prinsip efisiensi, transparansi, serta pemenuhan kebutuhan pelayanan publik.
Melalui kesepakatan KUA-PPAS ini, pemerintah daerah bersama DPRD diharapkan dapat menyusun anggaran yang lebih terukur dan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bungo.
(*)














