SUMBERNEWS, MUARO JAMBI – Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dalam rangka memperingati Hari Kesadaran Nasional (HKN) dan Hari Koperasi ke-78 tingkat Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025. Upacara berlangsung di Lapangan Bukit Cinto Kenang, pada Kamis (17/07/2025).
“Hari ini kita hadir di tengah suasana penuh harapan dan semangat kebersamaan. Kita tidak hanya mengenang sebuah lembaga ekonomi, tetapi merayakan semangat hidup orang banyak: semangat gotong royong, semangat dari kita, oleh kita, dan untuk kita,” ujar Wabup dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar warisan sejarah, tetapi memiliki dasar konstitusional kuat.
“Ini bukan semata romantisme sejarah. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Bangsa ini dibangun bukan oleh individu, tapi oleh gotong royong,” katanya.
Dalam koperasi, lanjutnya, semua anggota memiliki hak yang setara.
“Dalam koperasi, suara setiap orang sama. Tak peduli besar modalnya, setiap anggota punya hak bicara yang setara. Prinsip ‘one man, one vote’ bukan hanya soal teknis rapat tahunan, tapi simbol demokrasi ekonomi yang kita impikan, bahwa setiap warga bisa ikut menentukan arah masa depan bersama,” tegasnya.
Wabup Junaidi juga mengaitkan peran koperasi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, tepat 100 tahun kemerdekaan RI.
“Kita semua tentu ingin melihat Indonesia bukan hanya maju secara teknologi, tapi juga adil dan berdaulat secara ekonomi. Di sinilah koperasi punya peran besar. Kita tidak bisa mewujudkan Indonesia Emas jika meninggalkan rakyat kecil,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya koperasi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan—tidak hanya tumbuh dalam angka, tetapi juga hadir di hati masyarakat dan menjadi tulang punggung diskusi ekonomi lokal.
Wabup juga menyampaikan kabar baik mengenai pertumbuhan koperasi nasional. Pada tahun 2024, terdapat 131.617 koperasi aktif dengan hampir 30 juta anggota, atau sekitar 1 dari 10 warga Indonesia. Volume usaha koperasi bahkan menyumbang sekitar Rp 214 triliun terhadap PDB nasional, hampir 1% dari total.
“Potensi koperasi masih sangat besar, asalkan dikelola bersama. Itulah mengapa Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 yang mendorong percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih,” jelasnya.
Saat ini, lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih telah terbentuk melalui musyawarah dari bawah—bukan instruksi dari atas. Rakyat sendiri yang membentuk dan mengelola koperasi tersebut.
Koperasi ini tidak hanya sebagai tempat simpan pinjam, tetapi juga menyediakan akses sembako bersubsidi (beras, gas, minyak goreng), klinik desa, gerai apotek, gudang logistik, hingga transportasi hasil panen.
Wabup menutup sambutannya dengan kisah inspiratif seorang petani kecil yang mendapat manfaat dari koperasi.
“Dulu, petani kecil menjual jagung secara perorangan dengan harga rendah dan tak menentu. Kini, lewat koperasi, ia bisa menyimpan hasil panen, menunggu harga baik, dan menjual secara kolektif. Pendapatannya naik, anak-anaknya bisa sekolah lebih tinggi, dan ia tidak lagi terjerat utang tengkulak. Inilah koperasi: bukan hanya mengubah ekonomi, tetapi juga membuka masa depan,” pungkasnya. (*)
