SumberNews, Bungo – DPRD Kabupaten Bungo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat, unsur pimpinan DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), jajaran Forkopimda serta tamu undangan lainnya, Senin (28/09).
Dalam pandangan umum yang disampaikan, sejumlah fraksi memberikan catatan terhadap arah kebijakan anggaran dan program pembangunan daerah.
Beberapa di antaranya menyangkut penguatan infrastruktur prioritas, program seragam gratis pada Dinas Pendidikan, hingga pengelolaan lingkungan hidup, termasuk aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI).
Fraksi-fraksi DPRD juga memberikan catatan terhadap kinerja sejumlah OPD, khususnya terkait realisasi anggaran yang dinilai masih perlu dioptimalkan.
Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat mengatakan, seluruh pandangan umum yang disampaikan fraksi akan menjadi bahan tanggapan pemerintah daerah dalam tahapan pembahasan berikutnya.
“Seluruh pandangan umum fraksi akan kita tanggapi pada rapat paripurna berikutnya. Ini menjadi bagian dari proses pembahasan perubahan APBD,” kata Tri Wahyu.
Menurutnya, penyampaian pandangan fraksi merupakan bagian dari mekanisme pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 antara legislatif dan eksekutif.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Bungo H. Pardinan menyampaikan, rangkaian pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 akan dilaksanakan sesuai agenda yang telah ditetapkan.
Agenda selanjutnya adalah rapat paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan Pemerintah Kabupaten Bungo terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
“Tahapan pembahasan akan kita lanjutkan sesuai agenda yang sudah ditetapkan,” ujar Pardinan.
Rangkaian pembahasan tersebut menjadi bagian dari proses sebelum Ranperda Perubahan APBD 2026 memasuki tahapan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
